REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth mengatakan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat perlu pendekatan dan komunikasi dengan masyarakat setempat.
"Masyarakat Papua perlu diajak bicara dan diberi pemahaman bahwa peningkatan konektivitas merupakan mereka. Jangan sampai mereka menolak karena tidak diajak bicara sebelumnya, lalu malah dituding antipemerintah," kata Adriana Elizabeth, Senin (11/1).
Apalagi, Papua merupakan wilayah konflik dan masih banyak daerah pedalaman yang belum bisa dilalui melalui jalur darat. Pembangunan infrastruktur di Papua jangan sampai menimbulkan kecurigaan dari masyarakat setempat bahwa hal itu semata-mata demi kepentingan Jakarta.
"Pendekatan perlu dilakukan supaya tidak muncul kecurigaan, misalnya pembangunan jalan sampai ke pedalaman untuk mempermudah tentara melakukan patroli. Masyarakat setempat perlu diberi pemahaman bahwa pembangunan jalan dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian Papua," tuturnya.
Menurut Adriana, bila konektivitas Papua semakin meningkat dan semakin terbuka, maka akan semakin banyak orang yang datang untuk berwisata atau berinvestasi. Namun, harus dipastikan bahwa hal itu bermanfaat dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.
Karena itu, diperlukan kesiapan sumber daya manusia, termasuk dari masyarakat Papua untuk menerima keterbukaan dan menangkap peluang ekonomi yang muncul.
Presiden Joko Widodo menargetkan peningkatan konektivitas di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan pembangunan infrastruktur transportasi darat untuk meningkatkan laju perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Target tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan ruas jalan Nduga-Wanena di Kabupaten Nduga, Kamis (31/12). Presiden menargetkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sudah dilintasi jalur darat pada 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika