REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menegaskan reshuffle kabinet merupakan kewenangan Presiden RI Joko Widodo.

"PAN tidak akan mengurusi masalah reshuffle kabinet. Masalah itu merupakan hak dan kewenangan penuh Presiden," ungkap Zulkifli Hasan di Banda Aceh, Sabtu (9/1).

Ketua Umum PAN dan juga Ketua MPR RI itu menegaskan, partai yang dipimpinnya sudah menyatakan bergabung dengan pemerintahan. "Bergabungnya PAN, bukan berarti kami minta kompensasi kabinet," tegas Zulkifli.

Menurut Zulkifli, bergabungnya PAN ke pemerintah semata-mata untuk menyukseskan penyelenggaraan pemerintah. Suksesnya pemerintah tentu berimbas kepada kesejahteraan rakyat. "Sekali lagi saya tegaskan, hak prerogatif Presiden mengangkat pembantu-pembantunya. PAN tidak ikut campur soal itu. Masalah itu terserah Presiden," kata Zulkifli Hasan.

Zulkifli Hasan menyebutkan bagi PAN bergabung ke pemerintah bukan soal kompensasi atau tidak. PAN tidak meminta kompensasi. Menyukseskan pemerintah lebih penting bagi PAN.

"Bagi PAN, menyukseskan pemerintah adalah tugas utama. Pemerintahan yang berhasil itu lebih penting. Kalau pemerintah berhasil, rakyat senang. Itulah tujuan hadirnya PAN di negeri ini," jelasnya.

Namun begitu, sebut dia, kalau Presiden meminta dan menunjuk kader PAN masuk dalam kabinet, PAN juga tidak menolak. PAN siap memberikan kader terbaiknya membantu Presiden menjalankan roda pemerintah.

"Kalau PAN diminta, kami siap. Kader PAN banyak yang mampu dan tidak bermasalah. Untuk negeri ini, apapun siap kami lakukan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika