REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kinerja DPR RI sepanjang tahun 2015 lalu dinilai mengecewakan. Menurut Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto, hal itu tecermin dari dominasi kegaduhan politik.
Sebut saja, skandal pencatutan nama Jokowi-JK yang dilakukan Setya Novanto. Menurut Yenny, tindakan tersebut tercela karena jelas-jelas penyalahgunaan wewenang pejabat negara.
"Bukti bahwa kinerja buruk DPR selalu berlanjut adalah, saat ini pada tahun anggaran APBN 2016, Elit DPR berhasil mendorong proyek pembangunan komplek gedung DPR," ungkap Yenny Sucipto dalam keterangannya kepada Republika.co.id, Jumat (8/1).
Proyek tersebut terdiri antara lain dari pembangunan gedung baru, Alun-alun Demokrasi, dan klinik bagi diri dan keluarga anggota dewan. Yenny menyayangkan proyek mewah tersebut ada dalam anggaran internal DPR dan dikelola oleh Sekjen DPR.
"Padahal, belum ada dokumen perencanaan resmi dari arsitek, kementrian PU ataupun belum ada Amdal dan izin dari Pemprov DKI Jakarta," jelas dia.
FITRA sudah membuat kajian atas anggaran internal DPR untuk kebutuhan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2016. Dari kajian ini, ditemukan hal-hal yang tidak wajar.
Anggaran pembangunan gedung baru DPR senilai Rp 480 miliar (Rp 480.162.750.000). Kemudian, alokasi untuk Manajemen Konstruksi Pembangunan gedung dan Poliklinik senilai Rp 10 miliar (Rp 10.046.400.000).
Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Alun-Alun Demokrasi sebanyak Rp 68 miliar (Rp 68.719.650.000). Perencanaan Konstruksi Pembangunan Alun-alun Demokrasi sebesar Rp 9 miliar (Rp 9.151.950.000). Manajemen Konstruksi pembangunan Alun Alun Demokrasi dianggarkan sebesar Rp 1,7 miliar (Rp 1.748.600.000).
Yenny menegaskan, angka tersebut secara keseluruhan menggambarkan pemborosan uang rakyat. Sikap ngotot DPR, menurut dia, berhasil menaklukkan pemerintah sehingga menyetujui proyek tersebut.
"Jika ditotal, maka untuk proyek pembangunan kompleks mewah (di lingkungan DPR RI) pada tahun ini mencapai Rp 570 miliar. Dan akan selalu bertambah tahun depan dengan mekanisme anggaran secara multi year hingga 2019," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika