REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) NTB Agung Hartono menolak jika dikatakan pembangunan mega lima proyek di NTB disebut mangkrak. Salah satu contoh pembangunan jembatan timbang di Poto Tano kabupaten Sumbawa Barat.
(Baca Juga: Lima Proyek di NTB Terindikasi Rugikan Negara ).
Menurut dia, pembangunan jembatan timbang di Poto Tano tetap berjalan. Hanya saja belum bisa dioperasikan, karena jalan yang akan dilalui kendaraan menuju jembatan timbang masih berupa pengerasan biasa bukan hot mix.
Ia mengatakan, jika dipaksakan dengan jalan yang ada sekarang, maka dikhawatirkan jalan tersebut akan rusak karena tidak bisa menahan beban truk yang masuk.
"Jadi sebetulnya bukan mangkrak, tetapi masih dalam pembenahan. Kami jamin 2016 ini sudah bisa dioperasikan," ujarnya Jumat (8/1).
Agung menambahkan, terkait terminal haji di Bandara Internasional Lombok, pihaknya juga menolak dikatakan mangkrak. Karena sesungguhnya masih dalam proses. Kalau pun pengerjaan terhenti, dia mengatakan, hal itu karena pembangunan tersebut masih dalam proses persidangan di pengadilan.
Sedangkan untuk terminal di Ginte Kabupaten Dompu merupakan terminal tipe B yang pengelolaanya di bawah Pemerintah kabupaten Dompu.
"Kalau melihat regulasi lama, pengelolaannya ada di kabupaten. Tetapi, jika melihat UU 23 tahun 2014 dikelola provinsi. Namun, jauh sebelum itu pemerintah pernah memberikan dukungan anggaran karena Kabupaten Dompu meminta dukungan provinsi untuk merenovasi terminal akibat diterjang angin puting beliung, sehingga diberikan dukungan anggaran," jelasnya.
Sementara untuk Pelabuhan Telong Elong di Kabupaten Lombok Timur, Agus mengatakan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Karena itu, provinsi kemudian meminta dukungan pusat dan dijanjikan akan dibantu dengan anggaran Rp 14 miliar. Anggaran itu khususnya untuk perpanjangan pembangunan dermaga untuk bersandar kapal di atas 40-60 GT.
"Kalau jembatan timbang di Lembar, bukan jembatan timbang, melainkan pos terpadu untuk memantau arus hasil pertanian, perkebunan, dan pemantauannya oleh kabupaten/kota," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
