REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Anggota DPR RI HM Nasir Djamil menegaskan amnesti merupakan hak eksklusif Presiden. Namun, tegasnya, bukan berarti bisa diberikan sembarangan.

"Bahwa amnesti itu tidak bisa diberikan sembarangan," tegas Nasir pada seminar "Menakar Teka Teki Din Minimi" di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Kamis (7/1).

Menurut politikus PKS asal daerah pemilihan Aceh itu, amnesti diberikan dengan pertimbangan stabilitas keamanan. Seperti pemberian amnesti kepada anggota kelompok GAM beberapa tahun silam.

Terkait pemberian amnesti kepada kelompok bersenjata di Aceh, Din Minimi, Nasir mengatakan hal itu juga harus ada pertimbangan dari DPR RI. Sebab, DPR merupakan representasi rakyat.

"Kalau Presiden meminta pertimbangan terkait amnesti kelompok Din Minimi ke dewan, tentu kami akan memberikan pertimbangan," ungkap Nasir yang juga anggota Komisi III DPR RI tersebut.

Menurut dia, memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait pemberian amnesti bukan untuk mendikte Kepala Negara. Pertimbangan DPR terkait amnesti ini juga merupakan bagian dari pengawasan publik.

Politikus asal Aceh yang sudah tiga periode duduk di DPR RI ini menyebutkan, pemberian amnesti kepada kelompok Din Minimi bukan hanya kepentingan Presiden semata. Tapi, apakah hal tersebut berdampak kepada stabilitas nasional atau tidak.

"Jadi, Presiden perlu pertimbangkan dengan baik dan matang serta mengkaji posisi sebenarnya sebelum memberi amnesti kepada kelompok Din Minim," kata Nasir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika