REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota Bandung terus meningkatkan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian kredit berbunga ringan. Program Kredit Melati diharapkan terus ditingkatkan untuk menjadi alternatif warga mengajukan kredit peminjaman.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang kerap disapa Emil mengatakan program ini dapat menghindarkan masyarakat dari rentenir yang justu menyengsarakan. Bunga yang ditawarkan kredit melati jauh lebih rendah dari rentenir ataupun bank.
"Bunga yang ditawarkan lebih rendah dibanding dengan renternir maupun bank lainnya yakni sekitar 6-8 persen atau 0,5 persen per tahun," kata Emil di Bandung, Rabu (6/1).
Ia mengatakan program di bawah kendali BUMD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ini untuk melawan rentenir yang menjebak masyarakat. Karenanya orientasi BPR di tahun ini lebih pada mikro kredit.
Jumlah penerima kredit bagi usaha mikro di Kota Bandung mencapai tujuh ribu orang. Dengan keseluruhan dana yang dikeluarkan sebesar Rp 17 miliar dengan tingkat kredit macet atau NPL 0 persen.
Dengan kredit yang lebih mudah dan bunga rendah, ujar dia, menjadikan pengusaha yang meminjam semakin meningkatkan jumlah pinjaman. Rata-rata satu orang mendapat Rp 2-3 juta.
Ia meminta agar PD BPR Kota Bandung bisa mengejar target penyaluran kredit terhadap 100 ribu orang guna mewujudkan pengusaha baru. Menurutnya, hal itu akan berdampak pada peningkatan perekonomian di Kota Bandung.
"Kita berupaya akan melakukan pinjaman dari APBD sekitar 150 miliar agar pencetakan 100 ribu wirausaha bisa terwujud," ujar dia.
Dirut PD BPR Kota Bandung Acep Heri Suhana mengatakan penyaluran kredit melati sepanjang tahun 2015 diberikan kepada pedagang dan industri kecil. Dia menjelaskan, dana kredit melati sekarang ini yang telah terpakai sebesar Rp 17 miliar dari total Rp 30 miliar.
Sisa Rp 13 miliar, ujar dia, akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mencapai target penerima kredit pinjaman. Dengan begitu ia berharap, kredit melati bisa menjadi acuan bagi BPR lainnya.
"Target 100 ribu wirausaha dari pak wali kota harus ada evaluasi terlebih dahulu. Saat ini kita akan maksimalkan sisa dana yang 13 miliar," kata Acep.
Ikuti Whatsapp Channel Republika