REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wali Kota Bandung Ridwan Kamil resmi meluncurkan program Kredit Melawan Rentenir (Melati) pada Rabu (14/5) di Bandung Trade Mall. Kredit Melati ini diluncurkan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan menggandeng Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyatakan tujuan utama dijalankannya Kredit Melati ialah untuk mempersempit ruang gerak rentenir dan membebaskan bisnis yang dijalankan masyarakat Kota Bandung dari jeratan rentenir. Sasaran utama dari program ialah para pelaku usaha dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah yang rentan dengan cekaman rentenir.
Ridwan menyatakan kelompok ini menjadi prioritas karena dengan keterbatasan latar belakang pendidikan, biasanya mereka lebih mudah untuk dilenakan oleh rentenir. Jika sudah terjerat rentenir, kelompok ini akan bekerja keras untuk menjalankan usahanya tetapi tidak ada peningkatan kesejahteraan yang dicapai.
"Akibatnya kehidupan mereka tidak berubah, Oleh karena itu kita lawan," terang Ridwan.
Karena dicanangkan untuk melawan rentenir, Kredit Melati dihadirkan dengan beberapa prinsip dasar yang dapat bersaing dengan rentenir. Salah satunya ialah dari segi marketing di mana tim dari BPR akan 'jemput bola' dengan turun langsung ke jalan. Prinsip kedua ialah menghadirkan pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat. Meski tidak memiliki bunga, Ridwan menyatakan akan ada sedikit biaya administrasi yang akan dibebankan kepada masyarakat. Akan tetapi biaya administrasi ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan bunga yang diterapkan oleh rentenir. Prinsip lainnya ialah kecepatan pencairan dana pinjaman bagi masyarakat. Jika persyaratan lengkap, Ridwan menjanjikan dana dari Kredit Melati dapat cair dalam waktu satu hari.
Ridwan menyatakan pada awalnya, Pemerintah Kota Bandung akan mengucurkan dana dari APBD hingga Rp 75 miliar untuk keberlangsungan Kredit Melati. Akan tetapi, dengan beberapa pertimbangan, dana yang dikucurkan untuk Kredit Melati pada 2015 ini Rp 30 miliar terlebih dahulu. Ridwan juga menegaskan program ini tidak berorientasi pada profit dan tidak bergantung pada fluktuasi suku bunga karena dananya berasal dari APBD.
"Jadi mekanismenya yang penting lancar aja, rakyat makmur. Nggak terpengaruh fluktuasi," ungkap Ridwan.
Dalam pelaksanaannya, Ridwan berharap BPR dapat menekat tingkat Non-Performing Loan (NPL) atau tingkat tidak membayar hutangnya mendekati nol. Ia juga tidak ingin jika permasalahan terkait Kredit Melati bertumpuk di akhir tahun karena tidak ada pengawasan. Oleh karena itu, ia mendorong agar tiap bulan BPR melakukan monitoring.
"Desember laporannya harus berita baik lah," ujar Ridwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
