Rabu 06 Jan 2016 20:24 WIB

Jokowi Minta Kementerian PUPR Dukung Infrastruktur Pariwisata

Lansekap pantai dan Pura Uluwatu yang terletak di Uluwatu, Bali, Jumat (20/11). Dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 104 Tahun 2015 mengenai pembebasan visa di 75 negara, Pemerintah menargetkan pertumbuhan pariwisata pada akhir 2015 meningkat d
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Lansekap pantai dan Pura Uluwatu yang terletak di Uluwatu, Bali, Jumat (20/11). Dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 104 Tahun 2015 mengenai pembebasan visa di 75 negara, Pemerintah menargetkan pertumbuhan pariwisata pada akhir 2015 meningkat d

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada 2019. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya sinkronisasi antarkementerian untuk mencapai target 20 juta wisman tersebut.

Rabu (6/1), Presiden Jokowi meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendukung pembangunan infrastruktur wisata untuk menjaring lebih banyak wisatawan mancanegara (wisman). Hal tersebut diungkapkan Jokowi usai acara Peluncuran Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016 di Kementerian PUPR.

"Contoh sekarang kita baru 'concern' untuk meningkatkan kedatangan wisatawan mancanegara, artinya kita ingin turisme kita naik kali lipat," ujar Presiden. Jokowi menilai Kementerian PUPR mestinya bisa melihat sisi dan peran yang bisa diberikan untuk mendukungan terhadap target 20 juta wisman ke Indonesia pada 2019.

"Sekarang PU mestinya bisa melihat apa yang bisa dimasuki. Marketing bagus, promosi bagus tapi produknya harus dilihat masih banyak yang kurang," ungkap Jokowi.

Presiden mencontohkan masih banyak fasilitas yang kurang memadai di sejumlah destinasi wisata andalan yang gencar dipromosikan ke mancanegara.

Misalnya saja, masih sedikitnya fasilitas air bersih, masih terbatasnya fasilitas toilet yang minimal sekelas bintang empat, masalah yang berkaitan dengan akses jalan menuju destinasi wisata, hingga sarana prasarana pendukung pariwisata.

Belum lagi hal-hal yang terkait dengan tata ruang, infrastruktur pelabuhan, "airport" atau bandara, dan lain-lain. "Ini yang bisa PU masuk, usahakan masuk ke sana. Karena kita punya 10 destinasi wisata yang ingin dikerjakan. Untuk produk Kementerian PUPR ikut, 'marketing' dan promosi ada di Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Jadi harus ada integrasi antarkementerian," tegasnya.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement