REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata menargetkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pariwisata ada di seluruh provinsi tanah air. Saat ini LSP baru ada di 20 provinsi.
"Kami sudah instruksikan untuk membangun LSP, terutama di provinsi yang belum ada," ujar Ahman Sya, Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kepada Republika.co.id, Selasa (5/1) kemarin.
Pemerintah, kata Ahman, akan memberikan dukungan dan fasilitasi seperti pelatihan bagi para assesor.
LSP nantinya tidak hanya terkait bidang hotel, restoran dan perjalanan wisata, namun disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Semisal di Wakatobi, yang dibutuhkan lebih dulu adalah lembaga sertifikasi profesi (LSP) kepemanduan wisata selam. Begitu juga di Raja Ampat.
"Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak harus seragam, tapi disesuaikan dengan prioritas yang ada," ujar Ahman.
Ia telah meminta Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) seluruh Indonesia untuk mendata kebutuhan mereka dalam pemenuhan sertifikasi profesi.
"Apa kebutuhan mereka, mana yang paling prioritas," ujar Ahman.
Ahman juga mendorong pihak industri turut serta dan aktif melakukan sertifikasi SDM masing-masing.
"Strategi bidang pembangunan pariwisata tidak keluar dari pentahelix (segilima). Selain pemerintah, ada media, akademisi, pengusaha juga komunitas," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
