REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai, ada anggotanya yang melampaui kewenangan saat menyebut jatah menteri untuk partainya. Sebab, Zulkifli menyangkal dirinya meminta jatah menteri untuk PAN yang telah bergabung dengan pemerintah.

''Ada Omongan anggota bilang ada dua kursi itu offside. Kan sudah diingatkan partai tanggal 29 Desember 2015, kita ditegur,'' kata Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/1).

Ia menegaskan, reshuffle adalah hak presiden, dan menyerahkan sepenuhnya kepada presiden, apakah akan mereshuffle atau tidak, kapan waktunya serta bagaimana caranya. Apalagi, kata dia, sebagai ketua MPR dirinya mengerti aturan dan hukum.

Sehingga, jika ada pengurus PAN yang menyebutkan Jokowi menyiapkan dua kursi, itu hanya salah satu dari 200 an pengurus yang ada. ''Kalau ada salah satu nyeleneh diingatkan. Selalu saya katakan reshuffleitu kita tidak dalam posisi apapun, hak presiden sepenuhnya,'' ujarnya.

Zulkifli mengaku sering bertemu petinggi-petinggi KMP dan KIH, namun tidak pernah berbicara soal reshuffle. Apalagi minta jatah menteri. ''Tidak patut, bukan hak kita, Kita tidak boleh mencampuri hak presiden,'' ucap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika