REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menjadi salah satu dari 16 kementerian dengan akuntabilitas buruk sepanjang 2015 versi evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Lalu, apa tanggapan Kemenpora terkait rangking buruk tersebut? Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan di Kemenpora, Gatot S Dewa Broto mengatakan, penilaian tersebut memang membuat tak nyaman. Tapi, hal itu dinilainya tak perlu ditanggapi berlebihan.

"Kami (Kemenpora) tak perlu kebakaran jenggot (dengan penilaian Kemenpan-RB itu). Ya biasa-biasa saja," kata dia, saat ditemui di Kemenpora, Jakarta, Senin (4/1).

Meskipun, kata dia, bukan berarti instansinya menikmati hasil evaluasi Kemenpan-RB tersebut.

Gatot mengungkapkan, tradisi sebagai kementerian dengan kinerja terburuk sebetulnya bukan sekali ini saja terjadi. Lantaran sejumlah program kerja di kementeriannya itu belum terealisasikan maksimal. Termasuk juga soal penggunaan dan penyerapan anggaran yang juga tak seperti harapan.

"Nilainya CC. Tapi ini kan bukan akhir dari sebuah kinerja. Ini jadi pemicu saja untuk menjadi lebih baik," ujar dia menambahkan.

Kemenpan-RB merilis hasil evaluasi sebanyak 77 kementerian di masa Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Hasilnya, menyebutkan 16 kementerian dengan catatan buruk.

Nasib serupa kementerian yang dipimpin oleh politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Imam Nahrawi itu juga dialami dua kementerian dengan pimpinan politikus PKB lainnya. Yaitu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dipimpin oleh Hanif Dhakhiri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dipimpin oleh Marwan Ja'far.

Sementara, satu lembaga setingkat kementerian yang juga mendapat nilai terburuk, yaitu Kejaksaan Agung yang dijabat oleh politikus dari Nasdem, HM Prasetyo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika