REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengakui bahwa menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, serta tingkat ketimpangan bukan perkara mudah.
"Butuh konsistensi dalam kebijakan fiskal dan juga waktu yang tidak singkat," kata Suahasil di kantor Kementerian Keuangan, Senin (4/1).
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin per September 2015 turun 80 ribu orang menjadi 28,51 juta orang terhadap Maret 2015. Namun, jika dibandingkan dengan September 2014 mengalami kenaikan 780 ribu orang.
Pemerintah, kata Suahasil, sudah mendesain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi lebih produktif. Subsidi-subsidi yang tidak tepat sasaran dipangkas dan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
Menurut Suahasil, pengalihan subsidi ke belanja produktif akan terus dilakukan. "Jangan sampai tahun kemarin gencar melakukan pembangunan, lalu kemudian berhenti. Konsistensi perlu untuk menimbulkan konfidensi dari dunia usaha," ucapnya.
Suahasil mengatakan, kepercayaan dari dunia usaha menjadi elemen penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran, hingga ketimpangan pendapatan. Kalau lapangan pekerjaan banyak, maka pendapatan masyarakat juga meningkat. Efeknya, angka kemiskinan bisa menurun.
Dia menambahkan, kebijakan fiskal yang dibuat pemerintah salah satunya memang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Menurut dia, dana desa yang anggarannya naik dua kali lipat dalam APBN 2016 bisa membantu mengurangi kemiskinan warga pedesaan.
Apalagi, ujarnya, dana desa yang sejatinya digunakan untuk membangun infrastruktur desa wajid dilakukan secara swadaya. Masyarakat desa setempat harus ikut serta dalam pembangunan infrastruktur di desanya.
"Dengan skema itu, masyarakat desa akan punya pendapatan tambahan sehingga bisa keluar dari garis kemiskinan," ujarnya.
Selain mengucurkan dana desa, pemerintah dalam APBN 2016 juga telah menambah sasaran penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) menjadi enam juta rumah tangga sasaran (RTS) dari sebelumnya tiga juta RTS pada 2015.
"Sejak 2007, penerima bantuan PKH sebanyak 3 juta. Tapi, tahun ini kita naikkan dua kali lipat," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
