REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana dilakukannya reshuffle atau perombakan kabinet semakin berhembus kencang sejak akhir 2015. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan hingga saat ini pemerintah masih belum membahas terkait rencana perombakan kabinet.
"Belum dibicarakan," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (4/1).
Terkait dipanggilnya sejumlah pakar hukum tata negara pada hari ini, JK juga mengaku tak mengetahui pertemuan tersebut. "Ooo saya ndak tau.. Ndak tau.. Saya ndak ikut. Saya ndak bareng," tambah dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan reshuffle menteri dalam kabinet merupakan hak prerogatifnya, dan tidak ada satu orang pun yang bisa memaksanya. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam akun Instagramnya, pada Ahad (3/1) kemarin.
Jokowi menegaskan tidak ada yang bisa mendikte dan mengintimidasinya dalam melakukan reshuffle kabinet. "Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Tidak boleh ada yang dikte-dikte, intimidasi, desak-desak. Ini adalah hak prerogatif Presiden," tegasnya.
Seperti diketahui, isu reshuffle kabinet muncul sejak PAN juga akhirnya memutuskan bergabung dalam pemerintahan. Bahkan, PAN mengaku sudah ditawari dua jatah menteri.
Selain itu, Pansus Pelindo II DPR juga mendesak presiden untuk segera mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno. Namun belum diketahui, siapa pihak yang mendikte dan mengintimidasi presiden soal reshuffle kabinet.
Ikuti Whatsapp Channel Republika