REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Penjabat Bupati Bima H Bachrudin membantah wilayahnya sebagai sarang teroris dan gerakan garis keras yang berafiliasi dengan jaringan Santoso, Poso.
"Tidak benar kalau di Bima itu ada jaringan teroris, apalagi sampai berhubungan dengan jaringan Santoso di Poso," kata Bachrudin di Mataram, Jumat (1/1).
Diakui Bachrudin, kalaupun ada aliran agama, bukan berarti aliran garis keras atau teroris. Sebab, menurut Bachrudin, mereka yang tergabung dalam kelompok-kelompok itu, justru mengoreksi kebijakan pemerintah daerah dan nasional yang dianggap toleran terhadap kemaksiatan, seperti minuman keras.
"Inilah yang mereka coba koreksi. Meskipun pada dasarnya pemerintah telah memiliki peraturan daerah tentang minuman keras tersebut, namun mereka belum mendapatkan informasi yang detail," ujarnya.
Selain itu, kata dia, kelompok-kelompok ini tidak juga eksklusif dalam menjalankan semua aktivitasnya. Mereka bisa berbaur dengan masyarakat sekitar.
"Mereka ini rutin melakukan kajian islam. Tetapi bukan berarti Islam garis keras, mereka hanya menginginkan Islam kaffah diberlakukan di negara ini.
Karena itu, Bachrudin berharap stigma Bima sebagai daerah teroris bisa hilang. Mengingat, masyarakat Bima kini sudah dewasa dalam berpikir dan melakukan tindakan. Hal ini dibuktikan saat pelaksanaan pilkada dimana tidak ada keributan atau konflik seperti yang dibayangkan banyak orang.
"Saat ini semua dalam keadaan kondusif, masyarakat sudah mampu menerima hasil pilkada dengan baik tanpa adanya keributan atau tindakan radikal lainnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
