REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) berharap pemerintah pada 2016 efektif dalam pemberantasan korupsi baik preventif maupun tindakan.
"Kami juga berharap semakin solidnya KPK, Polri, dan Kejaksaan dalam menangani korupsi serta penegakan hukum yang semakin kuat dan terciptanya keadilan dalam aspek hukum bagi seluruh masyarakat," kata Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie dalam Konferensi Pers "Refleksi Akhir Tahun ICMI" di Jakarta, Rabu (30/12).
Ia menjelaskan tahun ini ditandai dengan gonjang-ganjing KPK dan Polri, terutama anggapan adanya upaya melemahkan KPK. Sebagai contoh, kata dia, adanya inisiatif perubahan UU KPK, terpilihnya pemimpin baru KPK jilid IV yang sarat dengan kepentingan, dan adanya gebrakan pemberantasan korupsi oleh Bareskrim Polri yang ditandai dengan pergantian Kabareskrim.
"Selain itu, masalah lainnya adalah ramainya kasus PT Pelindo, suap Gubernur Sumatera Utara, dan kasus-kasus pertanahan antara masyarakat dan perusahaan besar," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008 itu.
Selain itu, Jimly juga berharap tahun depan keamanan di Indonesia dapat terjamin, yaitu dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap keutuhan NKRI, mengantisipasi terorisme, memperkokoh hubungan Bhinneka Tunggal Ika, dan memantapkan ketertiban dalam masyarakat.
Jimly menambahkan ICMI sebagai organisasi kaum cendekiawan merasa ikut bertanggung jawab dan berkomitmen mengambil peran terdepan serta menginginkan bagaimana perjalanan setahun ke depan memberi kehidupan lebih bermakna dan lebih sejahtera bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kata Jimly, ICMI memberikan pandangan perjalanan bangsa pada 2015 dan prospek serta harapan ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
