REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ide ketahanan energi yang diusung telah menjadi buah bibir publik. Lewat akun Twitternya, politisi Fahri Hamzah ikut mengkritisi ide yang diusung oleh Menteri ESDM tersebut.

"Negara bukan preman yang mau pungut yang jago," cuit Fahri lewat akun @Fahrihamzah, Selasa (29/12).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, mempertanyakan keputusan pemerintah yang menuntut rakyat untuk memberikan subsidi, saat harga minyak dunia sedang rendah. Hal itu dikarenakan pemerintah telah mencabut subsidi kepada rakyat terlebih dahulu, ketika harga minyak dunia sedang tinggi beberapa waktu lalu. (Baca juga: Fahri Minta Semua Fraksi Dukung Pansus Freeport)

Mengkritisi ide ketahanan energi yang tiba-tiba dicanangkan pemerintah, ia menerangkan kalau negara harus dikelola dengan kertas hitam di atas putih. Fahri menjelaskan negara hanya boleh mengambil pungutan apapun kepada rakyat, apabila memiliki dasar hukum yang memang menjadi ketentuan negara, yaitu undang-undang.

Dengan ketentuan UU tersebut, ia mengungkapkan keheranannya kepada pemerintah, yang tidak mengerti akan aturan sebelum negara hendak mengambil pungutan. Selain itu, ia mengungkapkan kekesalan kepada pihak yang memiliki rencana, dalam hal ini tentu pemerintah, apabila sulit untuk diberikan atau menerima kritik.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk memulai program dana ketahanan energi, melalui pungutan premi pengurasan energi fosil. Pemerintah berdalih ide ini selaras dengan amanat UU nomor 30 tahun 2007, dan PP nomor 79 tahun 2014.

Ikuti Whatsapp Channel Republika