REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- PDAM Kota Padang bersama Pemerintah Kota (Pemkot) setempat akan mengolah air tawar menjadi sumber air baku.
Hal tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan air.
"Mengendalikan air tawar di Padang yang jumlahnya besar, menjadi air baku. Air tawar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat," kata Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah disela-sela Seminar Internasional Konservasi Sumber Daya Air dalam Rangka Ketersediaan dan Keberlangsungan Sumber Air Baku PDAM, Senin (28/12).
Hasil pengolahan air tersebut, ia menjelaskan, akan dijadikan cadangan oleh PDAM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga, diharapkan, normalisasi air tawar tersebut tidak hanya dimanfaatkan menjadi air bersih, namun juga untuk air minum.
"Air itu masalah kehidupan, butuh persiapan strategis, karena dapat membahayakan masa depan warga Kota Padang," tuturnya.
Mahyeldi mengatakan, sejumlah langkah strategis telah disiapkan untuk merealisasikan hal tersebut. Salah satunya, membenahi sumber air yang erat kaitannya dengan pengendalian hutan secara masksimal. Kedua, memastikan dan merancang DAS berjalan dengan baik. Ketiga, membuat aliran sungai mengalir dari utara ke selatan.
Kemudian, yang keempat, memperkecil mengalirnya air tawar ke laut. Sebab, mengolah air asin membutuhkan biaya besar dibandingkan mengarap air tawar. Kelima, akan dibuat 20 embung sesuai rekomendasi Forum DAS. Pembuatannya, ia menjelaskan, dibutuhkan lahan sekira satu hingga tiga hektar (ha). Lokasi-lokasinya, di Air Pacah, sepanjang Sungai Kuranji dan beberapa sungai lainnya.
Langkah-langkah tersebut, ia menuturkan, akan menjadi bahan kajian untuk Pemkot Padang. Namun, ia melanjutkan, untuk realisasinya akan dilakukan secara bertahap. Mengingat, Mahyeldi mengatakan, anggaran yang dialokasikan untuk Batang kurandi sebesar Rp 1,3 triliun dari APBN. Selain itu, sudah ada upaya menggandeng investor dalam normalisasi air tawar tersebut.
Menurutnya, normalisasi air tawar ini penting untuk kebutuhan masyarakat Kota Padang. Sebab, selama ini faktanya 1,1 juta masyarakat Kota Padang masih kekurangan air. Apalagi, saat musim kemarau PDAM kesulitan mengalirkan air. Sementara saat musim penghujan, PDAM justru terganggu karena sedimen dan perncemaran.
"Normalisasi ini untuk mencukupkan kebutuhan masyarakat dan pengendalian bencana," kata Mahyeldi.
Sementara itu, Ketua Forum DAS Kota Padang, Isril Berd mengatakan, saat ini Padang mempunyai enam DAS yang berhulu dan bermuara di kota. Sayangnya, saat hujan PDAM tidak bisa mengalirkan air karena tingkat sedimen yang tinggi. Selain itu terjadi degradasi dan hutan sudah mulai berkurang kualitasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
