REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap seluruh partai politik lewat fraksinya, mendukung investigasi kasus PT Freeport Indonesia melalui pansus angket. Menurut dia, dengan demikian, maka kasus itu menjadi terang benderang bagi rakyat Indonesia secara umum dan khususnya Papua.
"Harapan ini tentunya sejalan dengan harapan masyarakat. Sekarang terbuka di depan mata kita adanya satu kejadian yang sangat penting bagi keberlangsungan sebagai bangsa, yaitu operasi tambang yang memiliki efek sosial, ekonomi, dan politik secara signifikan," katanya, Kamis (24/12).
Baca: Semua Partai Sebenarnya Ingin Merapat ke Pemerintah
Menurutnya, DPR harus mau mendengar tuntutan masyarakat untuk benar-benar melakukan investigasi masalah Freeport melalui pansus, katanya. Hal ini, menurut dia, juga penting agar masalah Freeport tidak lagi menjadi masalah di masa depan karena sampai saat ini setelah Freeport selama 50 tahun beroperasi di Indonesia selalu menimbulkan persoalan dan isu-isu.
Dengan adanya pansus angket ini maka semua kronologi perpanjangan izin kontrak betul-betul bisa dibaca oleh seluruh masyarakat Indonesia secara detail. "Biar kronologi perpanjangan izin kontrak Freeport itu betul-betul kita baca secara detail sehingga sikap kita ke depan, akan mendatangkan banyak manfaat," katanya.
Untuk itu dia pun berharap dukungan dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terhadap pansus angket ini. Menurutnya, justru ini akan mempermudah langkah-langkah yang harus diambil oleh Presiden dan Wapres dalam mempersiapkan transisi pengelolaan tambang Freeport dari pihak AS ke Indonesia.
SBY: Nabi Muhammad SAW Pribadi dan Pemimpin Agung
Ikuti Whatsapp Channel Republika
