REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Buruh yang tergabung dalam Koalisi Anti Utang-Gerakan Buruh Indonesia (KAU-GBI) menyatakan tidak puas terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Jokowi-JK dinilai tidak memperjuangkan kesejahteraan para pekerja.

"Kami memberikan nilai empat (dari skala 10) untuk pemerintah," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), salah satu organisasi dalam KAU-GBI, Said Iqbal pada konferensi pers di Jakarta, Rabu (23/12).

Menurut Iqbal, beberapa "kesalahan" pemerintah sepanjang tahun 2015 adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang Pengupahan yang menekan daya beli buruh. Selain itu, pada tahun 2015, juga terjadi peningkatan rasio gini, yang menggambarkan kesenjangan antara orang paling kaya dan paling miskin.

Berdasarkan Bank Dunia, pada tahun 2015, rasio gini Indonesia adalah 0,42, meningkat dari 0,41 pada tahun 2014. "Jika dibiarkan ini akan sangat berbahaya. Sejarah menuliskan Revolusi Prancis terjadi ketika rasio gini 0,51, Revolusi Amerika Serikat meletus ketika rasio 0,52, Arab Spring saat rasio gini 0,5," ujar Iqbal.

Buruh juga mengkritik besaran jaminan pensiun yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, yang hanya tiga persen dari gaji perbulan. Padahal, seperti kata Sekjen KSPI Muhammad Rusdi, Singapura memberlakukan iuran pensiun wajib 33 persen, Tiongkok 28 persen, Vietnam 25 persen dan Malaysia 23 persen, dimana sebagian besar ditanggung oleh perusahaan.

Selain itu, besaran uang pensiun bagi karyawan swata, setelah 15 tahun, adalah 15-40 persen dari gaji terakhir per bulan ketika aktif bekerja. "Jadi misalnya gaji terakhir Rp 3 juta, maka besar uang pensiun hanya Rp 450 ribu per bulan," tutur Rusdi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika