REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski telah membantah kabar merapat ke KIH, PKS mengaku akan memberi dukungan kepada pemerintah. Dukungan yang dimaksud ditunjukkan kepada kebijakan pemerintah yang prorakyat.

Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan, PKS akan memberikan kepada pemerintah apabila mengeluarkan kebijakan yang prorakyat. Menurutnya, langkah-langkah yang hendak dikeluarkan pemerintah dan memang berpihak pada rakyat, harus diberikan dukungan demi kesejahteraan rakyat.

"Pemerintah harus didukung apabila kebijakannya prorakyat," kata Mardani kepada Republika.co.id, Rabu (23/12).

Meski begitu, ia menolak anggapan kalau sikap PKS tersebut merupakan hasil pertemuan yang dilakukan para petinggi PKS dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Mardani menegaskan langkah itu merupakan sikap PKS sejak lama, yang akan mendukung setiap kebijakan prorakyat dan mengkritisi kebijakan yang tidak prorakyat.

Mardani menuturkan, salah satu contoh paling jelas dari sikap PKS tersebut, adalah saat menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meski memiliki sekitar 16 catatan. Menurut Mardani, persetujuan itu didasarkan apabila APBN ditolak, tentu akan berdampak buruk pada ekonomi global yang kurang kondusif.

Pernyataan dukungan itu cukup wajar menuai banyak pertanyaan di masyarkat, apakah PKS akan merapat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan men jadi mitra dari pemerintah. Namun, PKS sendiri telah membantah anggapan tersebut, dan menegaskan posisi mereka di Koalisi Merah Putih (KMP) atau yang mereka sebut oposisi loya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika