REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kedapatan ikut berpolitik dalam pelaksanaan Pilkada serentak tetap akan ditindak.
Saat kunjungannya ke Jambi, Selasa, Yuddy mengaku bahwa pelanggaran oleh PNS di Jambi masih ada, namun pelangggaran netralitas oleh PNS dalam pilkada relatif kecil.
"Pelanggaran itu ada tapi kecil, namun tetap kita tindak. Saya sudah minta Kapolda untuk mengawasi dan Panwaslu kita minta laporan tertulisnya, siapa PNS itu dan apa bentuk pelanggarannya," kata Yuddy.
Bahkan Yuddy menegaskan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya akan memberikan sanksi kepada PNS yang melanggar netralitas selama Pilkada di Jambi.
"Jangan sampai jutaan PNS di Jambi yang sudah baik ini dirusak reputasi netralitasnya hanya oleh beberapa orang saja, oleh karena itu kita akan tegakkan disiplin untuk memberikan efek jera kepada siapa pun. Kita berharap di kemudian hari 100 persen PNS betul-betul netral dan profesional," katanya menjelaskan.
Yuddi juga mengatakan, saat ini dirinya baru menerima satu laporan keterlibatan PNS dalam pelaksanaan Pilkada di Jambi, laporan indikasi pelanggaran netralitas oleh PNS itu dari salah satu kabupaten di Jambi.
"Kami mendapat laporan hanya ada satu, bisa dikatakan indikasi pelanggaran atau pun laporan pelanggaran terhadap netraltas PNS, tapi dibandingkan pelaksanaan Pilkada di Jambi yakni di empat kabupaten satu kota dan satu provinsi yang melibatkan ribuan PNS, angka itu relatif kecil," ujarnya.
Dalam kunjungannya ke Jambi, Menteri PANRB mengatakan ingin memonitor langsung hasil pelaksanaan Pilkada khususnya netralitas aparatur sipil negara dalam Pilkada. Kemudian agenda lainnya yakni melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, khususnya di Provinsi Jambi dan Kota Jambi.
Agenda selanjutnya yakni memberikan pembinaan untuk perbaikan pelayanan publik khususnya di Kota Jambi sebagai barometer dari Provinsi Jambi. Sebab katanya, ibukota provinsi itu meski memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang semakin ditingkatkan.
"Dengan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka tingkat kepedulian masyarakat akan semakin besar, stabilitas sosial juga akan semakin mantap dan itu merupakan modal pembangunan," katanya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika