REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus "Papa Minta Saham" yang melibatkan ketua DPR Setya Novanto terpilih sebagai topik paling panas sepanjang tahun 2015. Topik ini mengalahkan empat topik panas lainnya seperti Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, Gejolak rupiah, Bencana asap, dan hukum mati terpidana narkoba.
Akun sosial media DennyJA's World dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) setiap akhir tahun, dimulai tahun ini, akan memilih topik terpanas. Di tahun 2015, kasus Papa Minta Saham yang terpilih.
"Kasus Papa Minta Saham menyita perhatian dan implikasi politik praktis yang tak tertandingi oleh isu lainnya. Secara politik, kasus ini melibatkan pemimpin tertinggi pemerintahan di eksekutif, seperti dicatutnya nama Presiden dan wakil presiden untuk meminta saham," kata pendiri LSI, Denny Januar Ali, Selasa (22/12).
Tahun 2015, Denny JA’s World dan LSI memantau berbagai topik yang menjadi polemik di tengah masyarakat. Antuasisame masyarakat untuk mendiskusikan topik-topik tersebut dapat dilihat dari banyaknya perbincangan baik di media massa maupun di media sosial.
Topik-topik tersebut segera berubah menjadi ratusan judul berita, puluhan artikel, dan jutaan rekaman percakapan di sosial media, menjadi viral atau trending topik. Menurut Denny, kasus ini juga melibatkan elemen masyarakat penting lain, seperti pengusaha, civil society ataupun demonstasi jalanan.
Sekitar sebulan lebih lamanya kasus ini menjadi puncak perhatian tak tergantikan. "Dari sisi publikasi, kasus ini menjadi headline berkali-kali. Di dunia social media, ia pun acapkali menjadi trending topics dan perdebatan emosional diantara netizen," ucapnya.
Kasus ini juga melibatkan pimpinan tertinggi legislatif ketua DPR dan bersidangnya Majelis Kehormatan Dewan. Ujung dari kasus ini juga mundurnya seorang ketua DPR yang tak pernah terjadi sepanjang sejarah politik Indonesia.
"Juga membuka tradisi yang baik untuk penguatan demokrasi. Setya Novanto ikut menumbuhkan tradisi mundurnya pejabat publik setelah ia terindikasi melakukan pelanggaran atas etika jabatan, apalagi melanggar kewenangan jabatan. Dengan mundur sedini mungkin aneka social cost yang mungkin timbul bisa diminimalisasi," ungkap Denny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
