REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman meminta seluruh pihak membuka persoalan PT Freeport di Indonesia. Bahkan termasuk mendalami peran Wakil Presiden Jusuf Kalla. PKS meminta pengusutan kasus Freeport bukan hanya soal perkara 'Papa Minta Saham' yang membuat Setya Novanto mengundurkan diri. 

"Buka, makanya ayo kita buka. Bahkan termasuk Pak JK (Jusuf Kalla) yang termasuk lantang harus diselidiki pelanggaran etika di MKD. Selidiki juga barangkali ada pelanggaran etik di keluarganya Wapres JK. Jadi kita harus fair," kata Sohibul di kantor DPP PKS, Senin (21/12).

Menurut Sohibul, persoalan Freeport merupakan isu lama yang tak pernah tuntas. Saat ini, masalah Freeport sudah mencuat ke publik, jadi harus diselesaikan secara runtun. Artinya, kalau memang ada usulan dari DPR untuk mengusulkan panitia khusus Freeport, PKS sudah dalam posisi mendukung penuh. 

Beberapa waktu lalu, PKS memang belum menyetujui pembentukan pansus Freeport karena khawatir pansus itu akan menutup perkara di MKD soal kasus 'Papa Minta Saham.'

Setelah perkara 'Papa Minta Saham' di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) selesai, lanjutnya, PKS akan mendorong terbukanya ruang gelap persoalan tambang emas terbesar di dunia itu. Termasuk siapa pun yang ikut bermain dalam ruang gelap kontrak Freeport. Bahkan, kalau ada elite politik atau pemerintahan harus dibuka secara terang. 

Dalam kasus Freeport, ungkapnya, banyak ruang gelap yang perlu diungkap. Bukan hanya pebisnis, namun juga keterlibatan pejabat-pejabat pemerintah yang diduga menerima suap. Termasuk, sambungya, kalau memang ada keterlibatan dari keluarga Wapres JK. Meskipun, sampai saat ini, belum ada mekanisme mengadili pelanggaran etik yang dilakukan oleh Wakil Presiden. 

"Makanya diusulkan Mahkamah Etik Kabinet, waktu itu pernah ada yang mengusulkan," tegas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika