REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Forum Telematika Kawasan Timur Indonesia (KTI), Hidayat Nahwi Rasul, ikut angkat bicara terkait kontroversi pelarangan ojek online.
Menurut Hidayat pemerintah sedang galau karena melakukan pelarangan. Padahal dengan layanan internet, masyarakat mendapatkan pelayanan transportasi publik yang cepat, nyaman, aman dan lebih murah.
"Apa bisa pemerintah menghentikan aplikasi layanan transportasi publik di internet dan menemukan cara cerdas dalam pelayanan transportasi melalui online?, ujarnya dalam siaran pers, Jumat (18/12).
Dengan adanya pelarangan, pemerintah dan pengelola layanan transportasi publik harus meningkatkan pelayanan kecepatan, kenyamanan, ketepatan waktu dan keamanan bahkan tarif yang terjangkau. Jika pemerintah tidak bisa memenuhinya, dia mengatakan, hanya menunggu waktu Indonesia mengalami kemunduran.
Selain itu pemerintah juga perlu melakukan peninjauan kembali aturan dan perundangan tentang transportasi publik. Hidayat mengatakan pemerintah juga harus segera melakukan adaptasi atas perkembangan kekinian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
