REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- KPU Kota Bandar Lampung menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Bandar Lampung, yang berlangsung lancar dan aman pada Rabu (16/12). Namun, saksi pasangan nomor urut 3, calon Wali Kota/calon Wakil Wali Kota, Thobroni-Komarunizar menolak penyelenggaraan pilkada dan hasil rapat pleno.
Saksi pasangan calon (Paslon) Nomor Urut 3, Rajiman Jamal, menyatakan menolak penyelenggaraan pilkada dan hasil rapat pleno penghitungan suara yang digelar KPU tahun ini. "Ada indikasi kecurangan yang masif dan terstruktur dalam pilkada ini," katanya.
Pihaknya akan menggugat di Mahkamah Konstitusi terhadap indikasi kecurangan dalam pilkada yang diikuti tiga paslon tersebut. Menurut dia, salah satu indikasi kecurangan dalam pilkada Kota Bandar Lampung, yakni adanya pengerahan secara masif dan struktur mulai dari kecamatan hingga RT.
Dalam rapat pleno KPU hasil perolehan suara, paslon nomor urut 2, Herman HN - M Yusuf Kohar, memperoleh 358.249 suara atau 86,66 persen. Paslon penjawat ini berhasil menyisihkan dua paslon lain yakni paslon nomor urut 1, M Yunus - Ahmad Muslimin memperoleh 8.325 suara, dan Paslon nomor urut 3, Thobroni - Komarunizar memperoleh 46.814 suara atau 11,32 persen.
Pada pilkada lima tahun sebelumnya, Herman HN berpasangan dengan Thobroni Harun. Setelah memimpin wali kota, pasangan ini kerap tidak "akur" dalam pembagian tugas kerja. Sehingga, pada pilkada serentak ini Thobroni berpisah dengan Herman. Keduanya mencalonkan diri sebagai wali kota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika