REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah tokoh masyarakat Papua meminta penyelesaian masalah terkait kontrak karya PT Freeport melibatkan rakyat dan pemerintah Papua. Mereka meminta pemerintah pusat tidak meminggirkan masyarakat Papua.
Hal ini disampaikan sejumlah tokoh tersebut menanggapi ramainya proses politik sidang MKD terhadap Ketua DPR Setyanto Novanto. Mantan Anggota DPR RI asal Papua Ruben Gobay mengatakan, selama ini Freeport hanya menjadi urusan pusat dan tidak melibatkan masyarakat maupun Pemerintah Papua.
Padahal, kata dia, tambang Freeport berada di wilayah hak ulayat masyarakat Papua dan dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan juga dirasakan oleh masyarakat Papua.
Untuk itu, ia meminta Pemerintah Pusat melibatkan masyarakat Papua dalam menangani perpanjangan kontrak tersebut.
"Selayaknya 30 persen, namun 20 persen alokasi, 10 persen Papua dan 10 Papua Barat juga masih masuk akal," katanya, Rabu (16/12).
Menurut dia, Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat selayaknya mendapatkan minimal 20 persen saham PT Freeport Indonesia untuk pembangunan sekaligus upaya untuk mengatasi dampak lingkungan pertambangan PT Freeport. Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Iwanggin Sabar Olif mengatakan, adanya kontrak karya tanpa melibatkan masyarakat Papua telah merugikan masyarakat Papua. Untuk itu, perlu diubah agar masyarakat Papua dapat terlibat dalam negosiasi.
Selain itu, mengomentari sidang MKD, Olif berpendapat sepantasnya Ketua DPR Setya Novanto dicopot dari jabatannya. Selain itu juga meminta agar penegak hukum menindaklanjuti rekaman percakapan Ketua DPR bersama pengusaha Riza Chalid dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin.
"Karena itu sudah melakukan penyalahgunaan wewewang, itu malapraktik administrasi," katanya.
baca: Jokowi Panggil Para Pelawak ke Istana
Ikuti Whatsapp Channel Republika
