REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Puluhan pedagang Pasar Andir, Kota Bandung menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/12).
Unjuk rasa ini merupakan aksi kedua setelah sebelumnya di Balai Kota Bandung. Para pedagang meminta jaminan keamanan dan kenyamanan dari pengelola Pasar Andir yakni PT Aman Prima Jaya (APJ).
Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Andir yang menjadi koordinator demo mengatakan pasca kebakaran 2010 lalu, para pedagang merasa khawatir dengan ancaman kebakaran kembali.
Sebab para pedagang mengaku trauma dengan kebakaran yang yang pada Oktober 2015 lalu hampir terjadi kembali.
"Kami menuntut kepada APJ sebg pengelola pasar andir kami hanya minta jaminan pengelola pasar andir jaminan itu ada 2 bagian yaitu terhindar dari kebakaran gedung dan juga ambruknya gedung," kata Uce usai menggelar orasi di depan Kantor DPRD Kota Bandung, Jawa Barat.
Menurutnya kondisi gedung yang ditempati pedagang sudah tidak layak. Tidak ada perbaikan maksimal pasca kebakaran lima tahun lalu. Bahkan dinding retak hanya ditambal semen saja.
Kondisi tersebut membuat para pedagang merasa tidak aman berjualan. Apalagi pada 15 Oktober 2015 lalu diduga ada upaya pembakaran yang direncanakan seseorang. Beruntung petugas keamanan mengetahui sebelum api menjalar.
Ia mengatakan para pedagang juga meminta perlindungan jaminan aset yang dimiliki. Mengingat pada kebakaran lalu tidak ada satupun ganti rugi yang diberikan pengelola.
Dengan suasana kekhawatiran seperti ini para pedagang merasa perlu ada kesepakatan jaminan dengan pengelola. Hanya saja, ujar dia, perundingan dengan pengelola tidak pernah membuahkan hasil. Pengelola seolah cuek dan tidak peduli dengan nasib para pedagang.
"Kita deadlock terus, siapapun yg meminta kami hanya minta jaminan. Mereka gak mau menandatangani jaminan. Kalau kami sudah dijamin berarti rasa aman tenang dan nyaman sudah didapat," jelasnya.
Oleh karena itu, para pedagang menggelar aksi demo ke bebeapa instansi pemerintahan. Sebelum menggelar aksi di gedung DPRD Kota Bandung, para pendemo sempat datang ke kantor PD Pasar untuk menyampaikan protesnya.
Mereka menuntut PD Pasar untuk usut tuntas pelaku dan dalang kasus percobaan pembakaran Gedung Pasar Andir pada 15 Oktober 2015.
Terlepas dari itu, pihaknya juga menolak perpanjangan pengelolaan Pasar Andir yang saat ini dilakukan oleh PT. Aman Prima Jata. Sebab, mereka menilai pengelola tidak becus mengelola Pasar Andir.
"Jadi kami menyarakan untuk pengelolaan Pasar Andir diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung saja," ucapnya.
Ia menambahkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berencana menggelar audiensi dengan pedagang Pasar Andir pada 23 Desember mendatang. Hal ini untuk mendiskusikan penyelesaian sesuai keinginan para pedagang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
