REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi mengatakan reformasi di Indonesia dimulai pada 1999 lalu.

Reformasi birokrasi yang terjadi merupakan respon publik terhadap krisis ekonomi yang juga terjadi di negara-negara ASEAN.

"Hal itu telah membuat Indonesia berubah menjadi negara yang sangat demokratis dari sebelumnya. Ini merupakan awal dari terbentuknya reformasi birokrasi di Indonesia," ujar Yuddy, saat menghadiri International Conference for Public Administration 2015 (ICPA), di Universitas Padjajaran, Jatinangor, Bandung, Kamis (10/12).

Sementara itu, tambah dia, fokus perubahan reformasi birokrasi dimulai pada 2007. Saat itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai menginisiasi reformasi, untuk kemudian menyebutnya dengan reformasi birokrasi.

"Setelah itu baru menyebar ke Kementerian lainnya," kata Yuddy.

Menteri Yuddy menjelaskan, reformasi birokrasi dibagi menjadi dua level implementasi. Pertama adalah level nasional yang fokus pada formulasi kebijakan, termasuk revising, reformulating, invalidating, atau deregulating.

Sementara level selanjutnya adalah level institusional yang fokus pada perubahan tata kelola. Pada level ini, pemerintah telah mengimplementasikan reformasi birokrasi dalam sebuah peta jalan melalui Road Map Reformasi Birokrasi.

"Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pendekatan reformasi birokrasi langsung diarahkan pada permasalahannya. Presiden Joko Widodo tidak hanya menitikberatkan dan fokus pada sebuah sistem, tetapi juga pendekatan secara langsung untuk melakukan percepatan dalam perubahan," ungkap Yuddy.

Dalam rangka percepatan perubahan itu pula, menurutnya, Presiden menghendaki kinerja birokrasi tidak terjebak pada prosedur. Birokrasi harus berorientasi pada hasil (outcomes) agar dapat dirasakan oleh masyarakat.

"Apabila ada prosedur yang menghambat ya pangkas. Bapak Presiden meminta kinerja birokrasi berorientasi pada hasil," tambah dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika