Kamis 10 Dec 2015 16:54 WIB

Skandal Freeport Ancam Kedaulatan NKRI

Sebuah truk pengangkut biji tambang beraktivitas di areal pertambangan Grasberg PT Freeport, Mimika, Papua.
Foto: Antara/Wahyu Putro
Sebuah truk pengangkut biji tambang beraktivitas di areal pertambangan Grasberg PT Freeport, Mimika, Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Freeport Indonesia dinilai mengambil untung dari skandal kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam perpanjangan kontrak karya. Budayawan Agus Burhan Rosyidi bahkan berkomentar keras atas kasus tersebut.

"Jika Setya Novanto anak panah, maka busurnya Sudirman Said. Sedangkan papan targetnya adalah pemerintahan Jokowi-JK, dan titik targetnya kedaulatan RI," kata Agus dalam keterangan resminya, Kamis (10/12).

Ia berkata, operasi skandal Freeport pada dasarnya, memanfaatkan para pejabat tinggi yang haus akan harta dan kekuasaan. Dengan begitu, kata dia, Freeport ingin ngobrak-abrik kedaulatan RI, yang pada gilirannya kemudian menekan habis kepentingan di setiap keputusan publik.

"Jadi, keberadaan para pejabat RI di dalam operasi skndal Freeport itu derajatnya hanyalah sekadar sebagai pelengkap penderita saja," ujar dia.

Sementara sasaran utama yang harus babak belur dari operasi skandal Freeport itu adalah kepentingan RI. "Sehingga, bila para pejabat tinggi RI termaksud pada tidak cukup cerdas dalam menyikapi operasi. itu, maka nasib kepentingan negara akan benar benar dalam ancaman bahaya besar," ucap Agus.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement