REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie menyepakati adanya Munas sebagai bentuk rekonsiliasi partai. Namun, ia menilai Munas baru bisa dilakukan 2019 mendatang.
Ditemui saat diskusi terkait korupsi di DPP Golkar, Jumat (27/11) silam. Ical mengatakan jika mengacu pada putusan MA dan AD ART maka Munas baru bisa dilaksanakan kembali pada 2019 mendatang.
Ical menyebut putusan MA mengembalikan kepengurusan partai Golkar pada Munas Bali. Ia pun tak sepakat jika ada wacana untuk Munaslub.
Ia mengatakan Munaslub baru bisa diadakan jika ada yang tidak puas dengan hasil munas. Hal tersebut memang diatur di dalam AD ART. Namun, Ical kembali mengatakan, bahwa terjadinya Munaslub jika dua pertiga dari DPD tingkat satu dan dua mengusulkan hal tersebut.
"Sampai sekarang gak ada satu DPD pun yang mau Munaslub. Jadi gak ada itu Munaslub," ujarnya, Jumat (27/11).
Ical mengatakan jika memang hendak diadakan Munas maka akan dilakukan pada 2019 mendatang. Ia mengatakan, pada Munas tersebut barulah bisa terbuka secara fair siapa yang akan memimpin Golkar kedepan.
Ia mensinyalkan bahwa Munas tersebutlah yang menjadi ajang persatuan Golkar. Ical mengatakan nantinya semua pihak bisa ikut serta dalam hal itu.
"Ya semua kader bisa ikut," ujarnya.
Terkait rencana Golkar kedepan, Ical mengatakan pihaknya mempersiapkan segala kader untuk menghadapi agenda politik mendatang. Ical mengatakan, pihaknya sudah mengkonsolidasi bahkan sampai daerah agar semua siap dalam kondisi politik.
"Ada pilpres, ada agenda politik. Eksistensi di DPR. Semua perlu fokus," ujar Ical
Ical mengatakan yang terpenting adalah Golkar bisa menjadi wadah bagi rakyat. Ia tak ingin jika citra Golkar meredup karena perselisihan terulang lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika