REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Jelang pemilihan kepala daerah (pilkada), Kepolisian Daerah (Polda) Jabar mengklaim pengamanan pilkada telah siap. Kapolda Jabar Moechgiarto mengatakan, seluruh personil Bawah Kendali Operasi (BKO) dan sejumlah personil backup dari Polda Jabar sudah diturunkan ke 10 wilayah hukum polres di Jabar.
Meski ada delapan kabupaten/kota di Jabar yang menyelenggarakan pilkada serentak, kepolisan Jabar tetap mengamankan 10 wilayah hukum polres. "Jadi wilayah keamanannya ada di 10 polres di Jabar," tutur dia saat melakukan monitoring kesiapan keamanan pilkada serentak bersama Heryawan di markas Polres Bandung, Kabupaten Bandung, Selasa (8/12).
Di Jabar terdapat delapan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada serentak, yakni Kabupaten Karawang, Indramayu, Pangandaran, Sukabumi, Tasikmalaya, Cianjur, Bandung, dan terakhir Kota Depok.
Pengamanan di Kabupaten Sukabumi dibantu oleh Polres Kota (Polresta) Sukabumi, pengamanan di Tasikmalaya oleh Polresta Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung oleh Polresta Cimahi. Kota Depok menjadi satu-satunya kota di Jabar yang menyelenggarakan pilkada dibantu oleh personel Polda Metro Jaya.
Dari delapan kabupaten itu, empat di antarnya rawan konflik, yaitu Kabupaten Karawang, Pangandaran, Tasikmalayaa dan Cianjur. "Tapi, memang ini fluktuatif. Kita jadikan semuanya rawan," katanya.
Jika memang nantinya terjadi konflik sosial atau kerusuhan massa, ia sudah menginstruksikan kepada jajarannya untuk menembak di tempat. Perintah ini tidak main-main.
"Saya sudah perintahkan ke jajaran. Tapi tentu harus berdasarkan SOP," tutur dia.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyatakan kesiapan pengamanan pilkada serentak di Jabar. Soal kerawanan konflik di sejumlah daerah tersebut, kata Heryawan, hanya cara kepolisian untuk mengantisipasi potensi adanya kerusuhan. Sebab di matanya, tiap kali ada pemilihan umum di Jawa Barat, selalu aman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika