REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan berharap dirinya akan dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus Ketua DPR RI Setya Novanto pekan depan.
"Belum (dipanggil) mudah-mudahan minggu depan," kata Luhut Binsar Panjaitan menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (4/12).
Ia mengatakan dirinya siap hadir jika MKD memanggilnya untuk memberikan penjelasan terkait penyebutan namanya dalam polemik soal saham di PT Freeport yang melibatkan Ketua DPR RI Setya Novanto.
Terkait dengan itu, Luhut mengaku sudah melaporkannya kepada Presiden secara khusus. "Sudah lapor Presiden. Pokoknya saya kalau dipanggil saya datang," katanya.
Menurut dia, persoalan itu sebaiknya tidak dibiarkan terus berlarut-larut. "Ya semua ingin cepat selesai," katanya.
Oleh karena itu ia justru sangat ingin menjelaskan persoalan PT Freeport itu kepada MKD jika memang diperlukan keterangannya. Luhut mengaku tidak mempersoalkan penyebutan namanya di dalam rekaman sebanyak 66 kali.
Sebelumnya Ketua DPR RI Setya Novanto dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said ke MKD atas dugaan melanggar kode etik dengan terlibat dalam proses renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.
Novanto dituding melakukan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden serta disebut-sebut meminta saham dalam proses itu.
Dalam sidang perdana MKD yang menghadirkan pengadu yakni Menteri ESDM Sudirman Said, Rabu (2/12), diperdengarkan rekaman yang diduga merupakan pembicaraan antara tiga orang berinisial SN, MR, dan MS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika