REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran melobi Komisi II DPR RI. Ini terkait penolakan pembangunan Wisma Atlet di lahan Kemayoran sebagai kesiapan penyelenggaraan Asian Games 2018 di Indonesia.

"Saya sudah bilang sama Pak Heru semalam, itu PPK Kemayoran dia kayaknya ngelobi DPR RI nih," kata Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Balaikota Jakarta, Jumat (4/12).

Ahok mengatakan, tuduhannya itu bukan tidak berdasar. Ahok yang pernah duduk di Komisi II DPR RI mengaku sangat mengetahui kelakuan PPK Kemayoran. "Saya bilang, saya pernah di Komisi II DPR RI saya tahulah kelakuan PPK Kemayoran kayak apa," katanya.

Ahok mengaku, tak memiliki lahan lain untuk dijadikan kamung atlet. Ia mengatakan, pembangunan wisma atlet di Kemayoran rencananya akan diintegrasikan dengan Light Rail Transit (LRT). "EOC (European Olympic Committees) inginnya satu lokasi. Kita mau bangun LRT untuk Asian Games," katanya.

Ahok mengatakan, tidak diperbolehkannya pembangunan wisma atlet di lahan Kemayoran berpotensi membatalkan penyelenggaaran Asian Games di Indonesia pada 2018. Ia menambahkan, Jakarta tidak akan siap kalau wisma atlet ini tidak dibangun.

"Ya sudah, saya pikir Asian Games enggak jadi di Jakarta juga saya enggak ada masalah," katanya.

Sebelumnya, pembangunan wisma atlet di lahan Kemayoran akan diperuntukan sebagai sarana untuk para partisipan Asian Games 2018. Sementara, penolakan Komisi II DPR RI berkaitan dengan pemanfaatan Wisma Atlet setelah Asian Games 2018 yang diperuntukkan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ahok mengatakan, penolakan tersebut lantaran Komisi II menilai peruntukan Wisma Atlet untuk rumah susun itu tidak komersial. "Kalau untuk komersial kasih aja pengusaha lain, ngapain ngasih duit ke PT Jakpro," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika