REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setara Institute menegaskan pemeriksaan Menteri ESDM Sudirman Said dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Ma'roef Syamsudin di Mahkamah Kehormatan DPR,menunjukkan dalam perundingan perpanjangan Freeport yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto adanya persekongkolan yang mengarah pada gratifikasi.

"Setya Novanto telah memperdagangkan pengaruh sambil menyelipkan kepentingan pribadi," kata Ketua Setara Institute Hendardi di Jakarta, Jumat (4/12).

Hendardi mendesak KPK tidak perlu terlalu lama bertindak, sehingga harus segera melakukan pemeriksaan pihak-pihak yang kemungkinan terlibat. Sementara, tambah Hendardi, MKD harus memagari diri dari berbagai intervensi, sehingga bisa membuka seluruh kebenaran peristiwa yang sesungguhnya terjadi.

"Partai Golkar, dimana Novanto berlindung, akan ditinggalkan rakyat jika terus-menerus mempersulit kerja MKD," kata Hendardi.

Demikian juga pimpinan DPR yang potensial menghalangi keberhasilan kerja MKD, harus terus diingatkan, bahwa jika mereka melangkah ke jalan yang salah dengan melindungi Novanto, maka publik akan mencatat dan mengingatnya sebagai politisi dan partai yang tidak mendukung DPR bersih.

Lebih lanjut Hendardi menjelaskan Jaksa Agung M Prasetyo yang terlalu bersemangat dengan kasus ini juga mesti dipastikan bebas kepentingan. "Jangan sampai Jaksa Agung hanya menumpang populer dan seolah- olah bekerja dengan mengambil peran pada pengusutan kasus Novanto," kata Hendardi.

Sementara realitasnya dalam berbagai kasus lain termasuk pelanggaran berat HAM yang mejadi kewajiban utamanya menumpuk tidak terselesaikan. Menurut Hendardi, sejarah menunjukkan dari beberapa kepemimpinan Jaksa Agung setidaknya sejak kasus BLBI, Kejaksaan menjadi institusi yang berperan besar menjadi 'bunker' bagi Setya Novanto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika