Maroef: Komisaris PTFI Sarankan Pertemuan dengan Setya Novanto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengaruh sosok Ketua DPR Setya Novanto terhadap PT Freeport Indonesia (PTFI) dikatakan sangat kuat. Dalam kesaksiannya di MKD DPR RI hari ini (3/12), Presiden Direktur PTFI Maroef Sjamsoeddin menuturkan hal tersebut secara terbuka.

Dia menjelaskan, komisaris PT Freeport Indonesia (PTFI) Marzuki Darusman terus mendorong dirinya untuk melakukan pertemuan dengan Setya Novanto.

"Pada awal saya mendapat mandat sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia pada Januari 2015, saya sudah diminta untuk kiranya bisa bertemu dengan Ketua DPR RI, yaitu Bapak Setya Novanto. Permintaan itu datang dari salah satu Komisaris PT Freeport Indonesia yaitu pak Marzuki Darusman," kata Maroef Sjamsoeddin kepada majelis sidang MKD di gedung Nusantara II, kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/12).

Bahkan, dorongan itu sudah ada sejak dia belum menjabat sebagai Presdir korporasi tersebut alias ketika masih aktif sebagai Wakil Kepala BIN. Dia mengungkapkan, Setya-lah yang aktif melakukan pendekatan.

"Waktu itu (Setya Novanto) belum (menjabat sebagai) Ketua DPR RI. Waktu itu saya belum begitu jelas (mengetahui siapa Setya Novanto). Kalau saya tidak salah, (Setya Novanto) masih Ketua Fraksi Golkar, juga menawarkan bertemu dengan saya," kata Maroef.

Beberapa waktu usai dilantik menjadi Presdir PTFI, Maroef lantas setuju untuk mengadakan pertemuan itu. Namun, pertemuan yang sudah direncanakan itu batal karena alasan yang tak jelas dari pihak Ketua DPR. (Baca: Maroef: Pemerintah yang Berwenang Perpanjang Kontrak Freeport).

"Saya mengatakan, baik saya akan bertemu, tapi pertemuannya di kantor. Tapi rupanya tak jadi. Saya juga tidak tahu kenapa pertemuan yang diminta Pak Setya Novanto itu tidak terlaksana."

Kemudian, kata Maroef, demi kesopanan terhadap pejabat negara, dia mengusahakan pertemuan selanjutnya. Namun, pertemuan ini direncanakan tak hanya menyertakan Ketua DPR RI, melainkan juga Ketua DPD RI dan Ketua MPR RI. Pertemuan kali pertama ini, kata Maroef, akhirnya berlangsung pada April 2015 di masing-masing ruang kerja pejabat negara itu, yakni kompleks Parlemen, Jakarta.