REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Panjaitan mengatakan presiden tak pernah memerintahkan Menteri ESDM, Sudirman Said melaporkan hasil rekaman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Bahkan Luhut menegaskan langkah Sudirman tak pernah direstui Presiden.
"Sepanjang sepengetahuan saya, Presiden tak pernah perintah Pak Dirman untuk lapor ke MKD," ujar Luhut, Rabu (2/12).
Luhut mengatakan langkah yang ditempuh Sudirman Said memang sempat membuat ribut pemerintahan dan berujung pada gonjang-ganjing dunia politik seperti yang terjadi saat ini.
Ia juga mengaku tak pernah mendapat laporan dari Sudirman Said terkait kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden oleh Ketua DPR, Setya Novanto (Setnov). Padahal, dalam rekaman yang diberikan kepada MKD, nama Luhut juga sering disebut.
"Tanya pak dirman lah soal komunikasi. Saya sih sampai sekarang nggak ada bahas soal itu sama pak Dirman," ujar Luhut.
(Baca juga: Sudirman Akui Dapat Rekaman dari Freeport)
Seperti diketahui, dalam rekaman yang dibawa Sudirman ke MKD, nama Menko Polhukam, Luhut Pandjaitan sekitar 66 kali disebut. Menurut rekaman itu, Setnov memberikan garansi kepada PT Freeport Indonesia untuk urusan pelicin usaha dan mudahnya Freeport melenggang dalam kontrak karya selanjutnya bisa melalui lobi-lobi politik dengan Luhut.
Menanggapi hal tersebut, Luhut mengakui sempat bertemu dengan salah satu bos tambang milik Amerika tersebut. Luhut sempat ditawari divestasi saham sekitar 10 persen untuk perusahaan batu bara miliknya. Tetapi, pertemuan tersebut terjadi sekitar 2012.
Luhut menduga dengan latar belakangnya sebagai jendral TNI dan salah satu pengusaha terkemuka di Indonesia mungkin Freeport menganggap ia punya kekuatan untuk melancarkan urusan perusahaan asal AS tersebut. "Mungkin karena latar belakang saya, jadi mereka fikir saya bisa mengamankan mereka," ujar Luhut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika