REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengajak semua elemen menguatkan komitmen membangun desa serta evaluasi dana desa.
Kemendes Marwan Jafar meminta kepada Kementerian Keuangan agar segera menyalurkan dana desa ke desa-desa.
"Banyak kendala yang dihadapi dalam penyaluran dana desa. Saat ini dana desa tahap pertama sudah 98 persen dicairkan ke rekening desa dan tahap kedua 81 persen. Sedangkan untuk tahap ketiga masih menunggu pencairan dari Kementerian Keuangan," ujar Mendes saat menggelar Rapat Koordinasi Nasional bertajuk "Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa" di Ancol, Rabu (2/12).
Marwan menjelaskan lambannya penyaluran dana desa terbentur birokrasi berbelit. Melihat hal tersebut dia mencoba menginisiasi revisi UU Desa serta Peraturan Pemerintah yang membahas mengenai penyaluran dana desa. Ke depannya proses pencairan yang sebelumnya harus ditempuh dalam tiga tahap akan dicairkan hanya melalui satu tahap.
"Proses pencairan melalui tiga tahap, tentu menyulitkan kades. Sehingga perlu ditempuh langkah yang lebih efisien," kata Marwan.
Selama tahun 2015, masing-masing desa telah menerima dana desa sebesar 300-400 juta. Jumlah tersebut belum ditambah dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima desa dari APBD.
Sedangkan tahun 2016, menurut Marwan, dana desa masih akan ditambah sampai 700 juta per desa. Sehingga rata-rata desa menerima 1-1,2 miliar per desa selama periode 2015/2016.
Di samping itu Marwan juga meminta masyarakat untuk mengawal oenyaluran dana desa. Dana desa harus difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan saluran irigasi.
Jika kedua hal ini sudah terpenuhi, maka dana desa dapat dimanfaatkan untuk membangun pasar desa, embung desa, dan berbagai pengembangan ekonomi kreatif desa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
