REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Menteri Desa, Pembanguanan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar memfokuskan kementeriannya pada pembangunana desa melalui infrastruktur dan padat karya. Kementerian Desa menaruh sasaran pada pemberdayaan desa, pembangunan desa, dan memperhatikan kawasan daerah yang tertinggal dan trasmigrasi.
“Karena dengan sistem padat karya diharapkan masyarakat desa akan memperoleh manfaat langsung dari dana desa,” ujar Mendes kepada Republika di ruang kerjanya, Selasa (1/12).
Kurang lebih sebanyak 75 ribu desa dan 416 kabupaten berada di wilayah Indonesia. Dengan jumlah sebanyak itu masih terdapat 22 kabupaten yang masih tertinggal. Dengan melihat jumlah tersebut, Marwan menyatakan dalam kurun waktu empat tahun kedepan 80 hingga 90 persen kabupaten sudah dapat dientaskan dari daerah tertinggal.
Program-program seperti BUMDes, desa mandiri, dana desa, revitalisasi pasar desa, infrastruktur poros antar desa, pembangunan ekonomi berbasis keluarga menjadi satu upaya Kemendes memajukan desa. Direncanakan pada tahun 2016, Kemendes ingin membangun desa online untuk dikembangkan.
“Tidak ada yang sulit. Bahwa program itu tergantung dari komitmen dan kerja keras para pejabat eslon satu dan dua,” ujar Marwan.
Dia menekankan komitmen menjadi kunci utama bagi pejabat daerah untuk bisa mengembangkan desa dengan program-program yang sudah direncanakan dan diterapkan. Marwan mengatakan, tugas kementerian hanyalah memberikan garis besar dan proses umum, selebihnya pejabat daerah harus mampu mengawal langsung program.
Pada bidang pengembangan daerah trasmigrasi, Kemendes telah mentargetkan 619 kawasan trasmigrasi. Diharapkan seluruh kawasan tarsnmigrasi dapat meniru Merauke yang bisa mengembangkan sektor pertanaian dari kedatanagn para trasmigran.
Disamping itu, proses trasmigrasi saat ini tidak hanya dari Jawa menuju luar Jawa, tapi Kemendes memiliki program trasmigrasi lokal. “Bukan orang dari Jawa yang kita trasmigrasikan, tapi penduduk setempat, bisa lintas kabupaten, bisa lintas kecamatan, atau lintas desa,” kata pria kelahiran Pati.
Terlebih lagi, Marwan menjelaskan, Presiden Joko Widodo mengharapkan ada kenaikan volume trasmigrasi selam lima tahun mendatang. Presiden memiliki gagasan melakukan transmigrasi pada 3,3 juta keluarga dengan menyediakan Sembilan juta hektar. “Ini kan tidak mudah, bagaimanan kita bisa mentrasmigrasi kalau anggaran tidak ditambah?” kata politisi Partai Keadilan Bangsa.