REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kredibilitas dan kepemimpinan Setya Novanto (Setnov) selaku Ketua DPR mulai dipertanyakan sejumlah pihak. Setidaknya dalam waktu kurang dari setahun, kepemimpinannya dinilai mencatat dua preseden buruk bagi DPR. 

Anggota DPR dari Komisi III, Sahat Silaban turut mengomentari setahun kepemimpinan Ketua DPR yang dinilainya miskin integritas dan minim prestasi. Ia menyayangkan makin terpuruknya marwah DPR sebagai lembaga tinggi negara setingkat presiden, dalam setahun kepemimpinan Setya. 

"Pimpinan itu yang dinilai kredibilitasnya, karena jabatan melekat pada pribadi dan kesehariannya. Dalam setahun saja sudah dua kasus pelanggaran etika. Kalau pimpinan DPR sudah cacat etik, dampaknya pada 559 anggota dewan yang lainnya dan juga 250 juta rakyat Indonesia," ucap dia, Senin (30/11).

Ia tak bisa membayangkan betapa runyamnya wajah DPR kalau Setya Novanto tetap menjabat Ketua DPR, dan terus memperagakan pengangkangan etika, amanah publik dan mandat konstitusi.

Pelanggaran pertama yang ia maksud adalah pelanggaran etika yang dilakukan awal September lalu ketika Setya Novanto bersama jajaran DPR hadir dalam kampanye peserta konvensi Partai Republik, Donald Trump. Kurang dari tiga bulan sesudahnya, nama Setya kembali terjerat kasus pelanggaran etika, terkait dugaan pencatutan Nama Presiden dan Wakil Presiden dalam renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika