REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap gaung gerakan disiplin nasional tak hanya dilakukan oleh jajaran birokrasi pemerintahan, tetapi juga masyarakat umum melalui hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh yang paling dekat yakni jelang pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember mendatang.
Mendagri berharap momen itu sebagai wujud nyata dalam menerapkan disiplin nasional. "Saya kira bangun kesadaran demokrasi juga bagian dari disiplin nasional," ungkap Tjahjo usai menggaungkan gerakan Disiplin Nasional di Monumen Nasional, Jakarta, Ahad (29/11).
Ia mengungkapkan dalam pelaksanaan Pilkada serentak ada aturan main yang harus diikuti dan perlu ditegakkan untuk menjamin kelancaran Pilkada serentak. "Seperti tidak boleh money politik, menggunakan aset negara, tapi toh juga masih ada hal yang (sebabkan) konflik. Saya kira ini penting untuk dilakukan," ujar Tjahjo.
Ia menekankan, hal itu juga penting dilakukan oleh yang terlibat langsung dalam Pilkada tersebut baik oleh penyelenggara, pasangan calon maupun tim pendukung pasangan calon. Karena hal-hal kecil pun dalam konstestasi politik lokal tersebut jika tidak diperhatikan, berpotensi menimbulkan konflik.
Lantaran itu penting untuk disiplin dalam menegakkan aturan yang telah dibuat dan disepakati. "Dasarnya adalah aturan dan UU. Bagaimana calon kepala daerah bisa paham aturan. Saya kira semua taat aturan, KPU juga harus tegas jangan plin plan. Sejauh ini tidak ada kendala. Wajar kalau satu/dua ada riak dan protes, namun tegakkan aturan," kata mantan Sekjen PDI Perjuangan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
