REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nasrullah mengkritik penempatan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) yang dinilai tidak strategis. Hal itu bahkan sampai merenggut nyawa penduduk, salah satunya mahasiswi kampus LIPIA di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
"Banyak JPO yang dibangun di lokasi yang tidak strategis bagi pejalan kaki. Tempat yang sering digunakan untuk menyeberang oleh pejalan kaki justru tidak ada JPO-nya," kata Nasrullah, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11).
Seperti diketahui, seorang mahasiswi LIPIA tewas tertabrak bus transjakarta saat berusaha menyebrang jalur busway. Hal itu terjadi lantaran minimnya fasilitas JPO di daerah tersebut. Padahal kampus sudah lama meminta pembangunan JPO di kawasannya.
"Ada dana pembangunanya disiapkan Rp 19 miliar di tahun 2015 ini, sesuai Pergub 160 tahun 2015 tentang APBD DKI Jakarta 2015," kata Nasrullah kecewa.
Buruknya manajemen fasilitas umum, sebut Nasrullah, juga menimpa seorang calon pegawai negeri sipil yang diperkosa di JPO Lebak Bulus. Minimnya fasilitas keamanan disebut-sebut menjadi dalang peristiwa itu.
"Padahal bisa dihindari apabila ada petugas Satpol PP yang patroli menjaga keamanan," kata Nasrullah.
Meski demikian, Nasrullah menyampaikan masyarakat juga perlu memperhatikan cara berpakaian. Menurut dia, bisa saja kejahatan seksual yang terjadi di tempat umum akibat cara berpakaian yang memancing tindakan asusila.
"Masyarakat juga harus memperhatikan cara berpakaian yang sopan, bisa saja awalnya hanya ingin menjambret namun karena melihat ada peluang maka terjadilah tindakan pemerkosaan," sebut pria yang juga Sekretaris Dewan Syariah Wilayah PKS DKI Jakarta ini.
Namun, Nasurullah juga menyampaikan perusahaan diharapkan memperhatikan unsur keamanan bagi para pekerjaanya. Ia menjelaskan, jangan hanya karena ingin menarik banyak orang lalu para pekerjanya diharuskan berpakaian menarik dan terbuka.
"Akibatnya bisa memancing tindakan kriminalitas seperti pelecehan bahkan pemerkosaan," kata Nasrullah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika