REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha menegaskan anggaran pembelian helikopter AW-101 asal Italia belum pernah dibahas DPR, khususnya Komisi I.

"Saya anggota Badan Anggaran Komisi I DPR, kami belum membahas satuan dia (TNI AU) terhadap anggaran Kementerian Pertahanan (tahun 2016)," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan fraksi-fraksi di Komisi I DPR tidak sepakat dengan anggaran Kemhan/TNI dalam APBN 2016 karena tidak sesuai dengan RPJM yang mengharuskan anggaran Kemhan/TNI sebesar 1,5 persen dari PDB.

Menurut dia, pemerintah tidak konsisten dengan RPJM yang disusun dan Komisi I DPR berkomitmen tidak menyetujui anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan Kemhan/TNI. "Kalau tidak konsisten maka ada partai yang mendorong Presiden untuk membeli heli dari luar, ini preseden buruk," ujarnya.

Dia mengatakan, karena anggaran Kemhan/TNI belum dibahas maka terlalu prematur apabila dikatakan bahwa TNI AU sudah memiliki anggaran membeli heli asal Italia tersebut.

Tamliha tidak meyakini bahwa Presiden Joko Widodo membutuhkan heli tersebut karena yang bersangkutan berkomitmen memberdayakam hasil karya dalam negeri termasuk produk PT Dirgantara Indonesia.

"Saya dengar sendiri ketika rapat perdana Koalisi Indonesia Hebat, salah satu poin pentingnya adalah Jokowi akan berdayakan hasil karya dalam negeri," ujarnya.

Tamliha mengkritik rencana membeli heli asal Italia karena akan terkendala suku cadang, apabila perusahan produsen itu sudah tutup.

Dia menilai lebih baik membeli produk dalam negeri seperti PT DI, karena apabila memerlukan suku cadang dan perawatan heli tidak sulit.

"Bagaimana kalau perusahaan Italia itu bangkrut lalu tidak memprodukai pesawat termasuk heli. Lalu mau beli suku cadang palsu dari Cina? Justru membahayakan Presiden," ujarnya.

Dia mengkhawatirkan pembelian heli itu menggunakan pinjaman luar negeri dengan valas sehingga membebani utang negara dan akan mengubah postur anggaran 2016.

Ikuti Whatsapp Channel Republika