REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengakui Bantuan Kendali Operasi (BKO) di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memperkuat suara Golkar. Menurutnya, hal itu sudah sesuai dengan arahan partai dalam perkara pencatutan nama presiden dan wakil presiden oleh Ketua DPR RI, Setya Novanto.

Menurut Bambang Soesatyo, penguatan suara Golkar di MKD sangat penting. Golkar ingin memastikan MKD bekerja sesuai mekanisme dan peraturan Undang-Undang tanpa adanya upaya politisasi.

Baca: 'Penggantian MKD oleh Golkar Sebagai Reaksi Taktis'

"Golkar berpandangan bahwa proses di MKD berjalan profesional, terbuka bagi publik (transparan) dan fair atau adil. Tanpa penzaliman, fitnah dan kriminalisasi," kata Bambang Soesatyo pada wartawan, Kamis (26/11).

Anggota komisi III ini menambahkan, pergantian anggota ini untuk menjaga proses perkara Setya berjalan sesuai aturan yang berlaku. Terlebih, berdasarkan informasi yang diperoleh Golkar, isi rekaman lengkap yang berdurasi lebih dari 100 menit lebih mengerikan dari transkrip yang sudah bocor dan beredar di masyarakat. 

"Karena melibatkan lebih banyak nama-nama penting dan kesohor," tegas Bambang Soesatyo. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika