REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Bali, Dr Dadang Suherman, meminta maaf kepada seluruh warga Bali terkait berita pembentukan desa wisata syariah di Palau Dewata. Desa percontohan itu akan dimasukkan dalam program MES Bali, yang kepengurusannya dilantik 16 November lalu.

"Kami akan meninjau ulang program itu dan mungkin juga menghapusnya dari program kerja MES Bali," kata Dadang dalam acara dialog yang diadakan anggota DPD Komite III, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna di Denpasar, Kamis (26/11). Kegiatan tersebut juga dihadiri berbagai tokoh Hindu dan berbagai eksponen umat Hindu di Bali.

Rencana MES Bali mengembangkan desa wisata syariah diprotes oleh berbagai kalangan di Bali. Hal itu antara lain dinilai bertentangan dengan Perda Bali tentang Pariwisata Budaya, dimana Pariwisata Bali berasaskan agama Hindu.

Setelah mendengarkan permohonan maaf oleh Dadang selaku ketua MES, acara dilanjutkan dengan dialog, dengan mendengarkan pendapat dari kalangan tokoh masyarakat Hindu. Selain juga mendengarkan pendapat dari tokoh agama, praktisi pariwisata dan kalangan akademisi Bali.

Sebelum Dadang menyampaikan permohonan maafnya, Ketua OJK Bali Zulmi menyampaikan penjelasan, bahwa pihaknya tidak ada hubungan struktural atau organisasi dengan MES. Memang diakuinya, secara kebetulan Ketua OJK Muliaman Hadad adalah ketua MES pusat.

"Pak Muliaman juga ketua ISEI Pusat, tetapi tidak bisa dikatakan kalau ketua ISEI telah melantik pengurus MES Bali," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika