REPUBLIKA.CO.ID, SRAGEN -- Delapan perwakilan negara saat berada di Indonesia untuk mengikuti workshop penanganan kemiskinan. Lantas, mengapa Sragen yang jadi daerah pilihan?
Kabupaten Sragen dijadikan ajang kegiatan ini karena daerah ini pernah memperoleh prestasi moncer ditingkat internasional. Yakni, memperoleh penghargaan tingkat dunia katagori pelayanan publik United Nations Public Service Award (UNPSA) 2015.
Piagam penghargaan diterima Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman di Medellin, Kolombia, 27 Juni. Dalam pemberian penghargaan UNPSA 2015, Pemkab Sragen dinyatakan menduduki juara terbaik kedua tingkat dunia. Penilaian dilakukan melalui Kantor Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) yang selama ini dijadikan proyek percontohan nasional.
Bupati Agus menerima penghargaan bersama Kepala Kantor UPTPK, Suyadi. Keduanya, mewakili Indonesia ke ajang bertaraf internasional. Penghargaan sama juga diperoleh Aceh Singkil dalam Inovasi Penurunan Kematian Ibu Melahirkan lewat Sinergitas Dokter dan Dukun Bayi.
(Baca Juga: Delapan Negara Belajar Penanganan Kemiskinan di Sragen)
Pemkab Sragen memperoleh penghargaan bertaraf internasional UPSA 2015 ini menggelitik Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-RB Yuddy Chrisnandi dan memberikan apresiasi luar biasa. Dia menyempatkan diri datang ke Kabupaten Sragen memanfaatkan waktu jeda saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar hajatan pernikahan putranya Gibran Rakabuming Raka dengan Selvi Ananda, 11 Juni.
''Kehadiran kami di sini untuk memberikan penghargaan, dan apresiasi dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Sragen yang memiliki berbagai macam inovasi untuk melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,'' kata Yuddy usai meninjau Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Kabupaten Sragen, beberapa waktu lalu.
Selain UPTPK, pelayanan terpadu yang dimiliki Kabupaten Sragen, BPTPM, yang telah berkali-kali juga memperoleh penghargan dari pemerintah pusat.
Dengan adanya BPTPM ini, seluruh perizinan oleh masyarakat atau pengusaha untuk menggerakkan roda ekonomi tidak perlu datang ke berbagai dinas atau kantor yang berbeda-beda. Tapi, cukup satu tempat, satu pintu. Semua urusan sudah bisa diselesaikan. ''Ini suatu terobosan yang luar biasa,'' kata Yudhi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika