REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengatakan Presiden Jokowi akan meluncurkan program pemerintah daerah (Pemda) peduli dan ramah terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), pada 11 Desember mendatang.

"Bagi Kementerian Sosial (Kemensos), ini ditunggu-tunggu karena Rancangan Undang-Undang (RUU) penyandang disabilitas sudah dibahas dan segera menjadi Undang-undang," katanya, Rabu (25/11).

Khofifah menjelaskan, Pemda akan melakukan aksi 26 jenis layanan sesuai Convention on the Right of Person with Disability (CRPD).

Sebanyak 26 layanan CRPD misalnya ketersediaan fasilitas di bus-bus di daerah dengan tangga miring dan di kantor pemerintahan/lembaga ada guiding block menuju ruangan bagi para penyandang disabilitas.

Ketersediaan fasilitas menunjukkan adanya kesetaraan pelayanan dalam pendidikan, politik dan pekerjaan yang ada di 26 jenis layanan yang nantinya akan diluncurkan Presiden.

Secara khusus, Kemensos mengkondisikan kementerian/lembaga terkait aksesibilitas hak dasar anak dengan percepatan yang konkret untuk pembuatan akta kelahiran.

Ia menambahkan, memang disadari di lapangan tidak sesederhana dalam pengurusan pembuatan akta kelahiran anak tersebut. Sebab, banyak faktor salah satunya belum ada buku nikah atau belum lunas belis atau maharnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika