REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menyebut ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan pemerintah, sebelum memutuskan apakah akan memperpanjang kontrak PT Freeport atau tidak.

"Pertama, pemerintah harus tegas agar negara lebih diuntungkan dengan kontrak itu, baik secara ekonomis, sosiologis maupun politis," ujarnya di Malang, Jawa Timur, Rabu (25/11) malam.

Yusril mengatakan, hal kedua pemerintah juga harus berkomitmen kepada AS agar kedaulatan NKRI bisa tetap terjaga dengan menjadikan Papua bagian dari negara ini.

"Ketiga, membuka kesempatan kerja dalam negeri yang luas, khususnya bagi warga masyarakat Papua agar dari aspek sosial ekonomi, masyarakat sekitar bisa terpenuhi," katanya.

Yusril menegaskan PBB sendiri tidak pernah anti terhadap perusahaan asing yang akan berinvestasi, namun harus tetap berpedoman pada tiga hal prinsip itu. Pemerintah harus betul-betul mempertimbangkan untung ruginya dalam masalah Freeport ini.

Ia mengingatkan ketika Presiden Soekarno membuka konsesi dengan PT Freeport di Indonesia, tujuannya untuk mengusir Belanda dari Tanah Air dan hal itu tidak pernah diungkap secara tertulis, namun bisa dimaknai secara kontekstual.

"Inilah yang harus ditangkap Presiden kita saat ini," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika