Rabu 25 Nov 2015 15:46 WIB

HMI: Evaluasi Keberadaan Freeport di Indonesia

Rep: C39/ Red: Bayu Hermawan
PT. Freeport
Foto: Musiron/Republika
PT. Freeport

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masalah kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI), menjadi salah satu hal yang dibahas dalam kongres ke-29 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Pekanbaru. HMI meminta pemerintah untuk mengevaluasi kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI).

"Salah satu agenda besar dalam Kongres HMI adalah mengevaluasi investasi asing di sektor sumber daya alam, salah satunya terkait keberadaan PT. Freeport," ujar Sekretaris Majelis Pengawas dan Konsultasi HMI Syarif Achmad, Rabu (25/11).

(Baca: Lagi, Pemerintah Dibuat Kesal Oleh Freeport)

HMI menilai perlu ada rumusan baru untuk mewujudkan kedaulatan bangsa. Ia berharap HMI dapat mendorong semangat nasionalisasi agar pemerintah tidak sekedar menjadi regulator dan penonton, tapi kebijakan investasi yang dilakukan pemerintah juga dapat menguntungkan daerah dan pusat.

"Terkait permintaan PT. Freeport untuk memperpanjang investasinya di Indonesia, maka Kongres HMI akan merumuskan dan merekomendasikan pemerintah untuk lebih berpihak pada kepentingan nasional dan daerah dibanding kepentingan korporasi." jelas mantan Ketua Umum HMI Cabang Makassar tersebut.

(Berita lainnya: Luhut: Tak Untungkan Indonesia, Kontrak Freeport akan Diputus)

Dia menegaskan, Kongres HMI akan menghasilkan penolakan perpanjangan kontrak PT. Freeport bila pembagian keuntungan masih merugikan bangsa. Karena itu, dia mengharapkan pemerintah harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait keberadaan PT. Freeport sebelum melakukan perpanjangan.

"Lebih jauh lagi, Kongres HMI akan merekomendasikan produksi tambang emas dan tembaga di Timika dengan melibatkan BUMN seperti Aneka Tambang yang akan lebih memberikan keuntungan bagi bangsa dan negara," tegasnya.

(Baca juga: KPK Diminta Selidiki Dugaan Suap PT Freeport)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement