REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kegaduhan politik yang kian meninggi membuat banyak kalangan mendesak Presiden Jokowi melakukan pergantian kabinet secepatnya. Pengamat politik Masnur Marzuki menilai, reshuffle kabinet harus secepatnya dilakukan demi kebaikan pemerintah.

"Jokowi harus bisa mendudukkan orang yang menjadi menteri sebagai all president men karena penunjukannya proregatif presiden dan para menteri bertanggung jawab hanya pada Presiden," ujar Masnur di Jakarta, Selasa (24/11).

Seperti diketahui, dalam pusaran skandal perpanjangan kontrak PT Freeport, aksi Menteri ESDM Sudirman Said tak hanya melibatkan ketegangan dengan Ketua DPR Setya Novanto, tetapi juga dengan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan.

Luhut menyebut, aporan Menteri ESDM Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bukan atas perintah Presiden Jokowi. Pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi, mengatakan, sikap Luhut membuktikan adanya gesekan kekuatan yang belum selesai di internal kabinet.

"Sikap Luhut ini memperkeruh. Seharusnya dengan posisi dia yang bagus ke Presiden tidak membuat dia mengatakan (laporan Sudirman) itu tidak mendapat restu Presiden. Itu seharusnya bagian dari internal manajemen isu," tegas Muradi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika