REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM -- Presiden Joko Widodo menyatakan pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW bukan target melainkan kebutuhan saat ini.
"Sejak Indonesia merdeka baru bangun 53 ribu MW, dalam lima tahun 35 ribu MW harus kita kejar, agar tidak byar pet listriknya. Ini kebutuhan bukan target," kata Presiden saat meresmikan proyek-proyek strategis Provinsi Kalimantan Timur di Penajam Paser Utara, Kamis (19/11).
Menurut Jokowi, setiap berkunjung ke daerah selalu mendapat laporan warga masalah kekurangan pasokan listrik dan hampir setiap provinsi mengeluh hal yang sama. "Tadi malam (Rabu 18/11) saat bertemu Pemred-Pemred di Balikpapan, semua melaporkan byar pet listrik lima kali dalam sehari dan itu terjadi di setiap provinsi," ungkapnya.
Untuk itu, Presiden menegaskan pemerintah akan segera mengejar kekurangan pasokan listrik tersebut jika tidak ingin ada pemadaman 15-20 kali sehari. Untuk mengejar kekurangan tersebut, katanya, pemerintah memerlukan investor untuk membangun pembangkit listrik di dalam negeri. Namun, Presiden mengatakan mendatangkan investasi ini terganggu masalah izin yang berlarut-larut.
"Pemerintah kita ini kebanyakan izin, siapa mau investor ke sini. Untuk mengurus izin sampai tiga tahun, bahkan ada yang tiga tahun tahun belum selesai," kata Jokowi.
Untuk itu, kata Presiden, pemerintah telah menyerdehanakan izin dari 66 menjadi 22 izin. Namun, ia mengakui pengurusan izin tersebut masih lama karena bisa membutuhkan waktu 260 hari.
"Hampir 300 lembar untuk izin. Kita menjebak diri sendiri, mengkrangkeng (mengurung) diri sendiri," katanya.
Jokowi mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengubah aturan yang membuat susah investor masuk sehingga kebutuhan infrastruktur dalam negeri bisa dikejar.
"Membangun infrastruktur itu dibutuhkan Rp 5.000 triliun, sedangkan APBN kita hanya Rp 2.000 triliun, sehingga perlu investor," kata Jokowi.
Namun Presiden berpesan kepada semua pihak untuk menghitung setiap investasi yang masuk agar tidak menimbulkan dampak yang negatif di masa mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika